banner 728x250

Pemanggilan Airlangga Hartarto Oleh Kejagung, Itu Bukan Hal Biasa

Avatar
Pemanggilan Airlangga Hartarto oleh Kejagung bukan hal yang biasa, namun sarat kepentingan politik
banner 120x600
banner 325x300

Jakarta, Basiknews.com – Pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor CPO atau minyak goreng, dinilai bukan hal biasa, namun juga sarat kepentingan politik.

Namun demikian, pemanggilan tersebut merupakan hal yang biasa dimana siapapun akan setara di mata hukum. “Hanya saja ini menjadi hal yang tidak biasa dimana seorang Ketua Umum Partai besar dan Menteri Perekonomian yang dipanggil Kejagung. Ini jelas menjadi pertanyaan publik, apalagi pemanggilan ini dilakukan jelang Pilpres 2024,” ujar pengamat hukum UIN Ismail Hasani saat dihubungi wartawan, Kamis (28/7/2023).

banner 325x300

Presiden memang selalu mengatakan bahwa dalam proses hukum siapapun bisa dipanggil oleh Kejagung demi penegakan hukum. Namun sangat disayangkan karena proses pemanggilan Airlangga Hartarto dinilai terlalu cepat prosesnya. “Dari kacamata hukum, bahwa implikasi standar penyidikan melalui 2 alat bukti untuk sampai ke tingkat tersangka, Sementara kita juga belum tahu apa 2 alat bukti yang sudah dikantongi kejaksaan tersebut. Secara proses ini hal yang biasa,” imbuhnya.

Namun demikian Peneliti dari SETARA ini menegaskan bahwa dari kacamata publik, ada dua agenda dalam kasus Airlangga Hartarto, yakni agenda penegakan hukum dan agenda politik. “Publik menangkap bahwa ada politicking dalam penegakan hukum. Apalagi ini jelang Pemilu 2024 mendatang. Jadi dari 2 agenda ini, jelas murni bukan pyur soal kasus hukum, tetapi sudah masuk ke ranah politik. Sehingga kalau ke depan akan ada Munaslub di partai Golkar itu menjadi hal yang biasa. Kan aktor-aktornya juga jelas yang memang dulunya pernah berkontes dengan pak Airlangga,” tukasnya.

Ismail menyayangkan kalau presiden bersikap tidak protektif terhadap para menterinya, sehingga mereka berjibaku dalam menjalani proses hukum. “Kalau presiden mau menegakkan citra penegakan hukum itu harus didukung. Namun harusnya presiden juga harus protektif terhadap menterinya dalam menjalani hukum tersebut,” pungkasnya,

Sementara itu menurut pengamat politik Sjech Djamil Djambek Heru Permana Putra mengatakan terlihat jelas bahwa berbagai isu yang diarahkan terhadap Airlangga merupakan suatu strategi politik yang sistematik untuk menjegal manuver Airlangga menuju Pilpres 2024.

“Saya menilai situasi dan tantangan persoalan hukum yang dihadapi oleh Ketua Umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian yang memiliki political value yang semakin kuat jelang Pilpres 2024, merupakan suatu pengkondisian politik yang sangat jelas terlihat. Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana,” kata Heru beberapa waktu lalu.

Masih menurut Heru Dia mengatakan terlihat jelas berbagai isu yang diarahkan terhadap Airlangga merupakan suatu strategi politik yang sistematik untuk menjegal manuver Airlangga menuju Pilpres 2024. Menurutnya, situasi dan tantangan persoalan hukum yang dihadapi Airlangga Hartarto mengandung nilai politis yang kuat. Terlebih ini terjadi menjelang Pilpres 2024.
“Kasus ini merupakan suatu pengkondisian politik yang sangat jelas terlihat. Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana”, tukasnya

banner 800x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *